BANYUWANGI – LiputanKpk.com
Rapat pembahasan acara perpisahan siswa Kelas 9 MTsN 10 Banyuwangi digelar di aula madrasah pada Jumat, 22 Mei 2026, pukul 08.00 WIB. Pertemuan yang ke dua berlangsung dengan lancar dan tidak muncul usulan baru dari para wali murid, mengingat sejumlah hal pokok telah diputuskan dan belum jelas secara rinci pada pertemuan sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah memberikan sambutan sekaligus penjelasan mengenai posisi pihak sekolah terkait kegiatan ini. “Kegiatan perpisahan ini berada di luar ketentuan resmi sekolah. Segala hal terkait pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Komite Sekolah. Pihak sekolah tidak terlibat dalam penentuan besaran iuran maupun pengelolaan dana yang dikumpulkan untuk keperluan perpisahan,” tegasnya.
Sebelum mencapai kesepakatan dalam rapat kedua ini, pembahasan sempat diwarnai perbedaan pandangan terkait besaran iuran yang ditetapkan Komite. Awalnya, Komite mengusulkan iuran sebesar Rp700.000 per siswa. Angka tersebut langsung menuai keberatan dari sejumlah wali murid, yang menilai nilainya terasa berat jika dibandingkan dengan sekolah negeri lain di wilayah Banyuwangi yang rata-rata hanya mematok biaya serupa sekitar dibawah Rp200.000 saja. Salah satu perwakilan wali murid bahkan mengajukan penawaran agar iuran dipangkas menjadi separuh dari ketentuan awal.
Tanggapan tegas disampaikan oleh salah satu perwakilan Komite atas penawaran tersebut. “Jika Bapak/Ibu tidak sepakat dengan ketentuan yang kami susun, silakan atur sendiri pelaksanaan perpisahan Kelas 9 tahun ini tanpa keterlibatan kami,” ujar anggota Komite dengan nada lugas dipertemuan yang pertama.
Setelah melalui pembahasan, akhirnya disepakati besaran iuran perpisahan menjadi Rp600.000 per siswa. Namun, saat awak media hadir di pertemuan ke dua ini, penjelasan rinci penggunaan dana tersebut, pihak Komite hanya memperlihatkan lembar daftar rincian tanpa membacakan atau menjelaskan secara terbuka alokasi anggarannya.
Selain soal besaran biaya, muncul pula usulan efisiensi dari salah satu wali murid saat pertemuan pertama beberapa bulan lalu. “Mengapa tidak menggunakan tenda di halaman sekolah saja? Hal ini tentu bisa memangkas anggaran sewa gedung di tempat lain,” ucapnya. Namun, usulan tersebut kembali mendapatkan respons serupa dari Komite: “Jika menginginkan perubahan rencana seperti itu, kami Komite tidak akan terlibat lebih lanjut, dan Bapak/Ibu dapat merencanakannya sendiri.”
Pada pertemuan kedua ini, Komite kembali menegaskan kepada seluruh wali murid agar segera melunasi kewajiban pembayaran. Dari total Rp600.000 yang disepakati, rinciannya terbagi menjadi Rp400.000 dialokasikan untuk keperluan acara perpisahan, sedangkan Rp200.000 lainnya ditetapkan sebagai dana dukungan program pendidikan yang dinilai tidak dapat dibiayai oleh pemerintah.
Di samping itu, sejumlah wali murid berharap pihak sekolah dapat mengarahkan para siswa agar permintaan terkait perpisahan tidak memberatkan orang tua. Pasalnya, di luar iuran sebesar Rp600.000 tersebut, wali murid juga harus menanggung biaya tambahan lain seperti sewa pakaian acara, spanduk, sesi pemotretan, shooting hingga sewa tata rias.
“Nilai total dana yang terkumpul dari siswa kelas 9 jumlahnya sangat besar. Sangat disayangkan jika rincian penggunaannya tidak dijelaskan secara transparan, apalagi kami masih harus menanggung biaya-biaya tambahan di luar iuran utama,” ungkap beberapa wali murid, berharap ke depannya pengelolaan dana kegiatan bersama dapat lebih terbuka dan tidak memberatkan bagi wali, karena setelah acara perpisahan sekolah tingkat pertama masih ada lagi biaya mendaftar ke sekolah tingkat atas.
