Dedi Mulyadi : Warga Kab Bekasi Oleh ” Raja Bongkar” tidak dapat kompensasi, Karena Tidak Punya CSR
KPL : CSR Pada Kemana ?
Bekasi, liputankpk.com
” Sebutan ” Raja Bongkar tidak tepat, KPL usulkan sebutan ” Raja Tata Tertib” sesuai dengan konstitusi”
Pernyataan KDM viral di medsos terkait penjelasan mengapa ada yang dapat kompensasi dan ada yang tidak dari pembongkaran bangli, di jelaskan lewat akun tiktok resmi @dedimulyadi71 bahwa adanya informasi masyarakat marah kepada Gubernur Jawa Barat karena tidak mendapatkan kompensasi.
KDM menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kab Bekasi, itu di lakukan oleh dua kelembagaan, yang pertama oleh Pemerinta Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang di bongkar mendapatkan dana kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain, atau mencari kontrakan baru, dana itu bukan di peroleh dari dana APBD Provinsi tetapi dari bantuan CSR dari mitra kerja Pemda Provinsi Jawa Barat, sedangkan yang di bongkar oleh Pak Bupati atau si Raja Bongkar, itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan, karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja.
Dan pernyataan KDM, kontan mendapatkan reaksi dari Ketum KPL ( Komunitas Peduli Lalu Lintas ) di katakan kepada media, Kamis 17 Juli 2025 bahwa pembongkaran tanpa kompensasi akibat tidak punya anggaran karena tidak ada CSR dari mitrakerja Pemkab Bekasi, menuai beragam pertanyaan publik, jadi selama ini, dana CSR di kemanakan, dan lembaga mana yang mengelolonya, dan bagaimana pertanggungjawbannya, kenapa wakil rakyat pada diam, ada apa ini sebenarnya?
M.Irsyam melihat ada yang janggal dengan pernyataan KDM, penyebutatan Bupati Kab Bekasi sebagai ” Raja Bongkar”, dan KDM sebagai ” Raja Bayar ” menggiring opini bahwa semua bangunan yang di bongkar akan di bayar oleh KDM, tetapi ternyata tidak semua, oleh sebab itu sebutan ” Raja Bayar” harus di cabut kembali.
- Dan sebutan kepada Bupati Kab Bekasi sebagai ” Raja Bongkar” memiliki dampak negatif di masyarakat khususnya yang mengalami pembongkaran, kenapa tidak di beri gelar, Raja Tata Tertib, mungkin lebih elegan. ( eyp )
