Kota Bogor, Jawa Barat || LiputanKPK.com
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melontarkan kritik terkait penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua saat menyampaikan pidato dalam acara Papeda Summit 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Elisa di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan itu, Elisa menyuarakan keluh kesah masyarakat adat Papua mengenai persoalan kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam.
Elisa menyoroti kondisi masyarakat Papua yang menurutnya belum memiliki posisi kuat dalam pengelolaan tanah dan kekayaan alam di wilayahnya sendiri.
Ia bahkan menyebut adanya penguasaan kawasan hutan oleh sejumlah kelompok, mulai dari kalangan pengusaha hingga tokoh berpengaruh.
”Habis di hutan-hutan ini, orang Jakarta punya hutan semua ini, Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. Orang Papua tidak punya, kita hanya numpang saja ini Pak…”
Menurut Elisa, perlindungan terhadap tanah masyarakat adat menjadi persoalan penting agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi pihak yang terdampak ketika kegiatan pertambangan maupun eksploitasi sumber daya alam berlangsung.
”Supaya rakyat ini punya tanah bisa diproteksi. Kalau tidak ya tidak bisa. Kita hanya tinggal begitu saja nanti kalau ada tambang lagi begitu,” ujarnya.
Elisa kemudian menggambarkan kondisi yang menurutnya menjadi realitas di Papua, ketika kepemilikan atau penguasaan sumber daya alam berada di tangan kelompok tertentu, sementara masyarakat setempat dinilai tidak memiliki daya tawar yang cukup.
”Jenderal ini punya, si A ini punya, konglomerat ini punya, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Elisa.
Ia menegaskan pernyataannya tersebut bukan sekadar kritik, melainkan gambaran mengenai kondisi yang menurutnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
”Tapi itu benar, itu realita kita, kita tidak berbohong di sini,” tegasnya.
Pernyataan Elisa di hadapan Menteri Zulkifli Hasan tersebut menyoroti kembali isu lama mengenai perlindungan hak masyarakat adat, penguasaan tanah, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua.
Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan dan investasi di Papua tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepastian hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.
